Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

Lambenyalombok|JAKARTA — Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Dalam pertemuan itu, PWI memaparkan kesiapan organisasinya untuk menjadi pelaksana HPN 2027.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan final. Menurutnya, forum tersebut lebih diarahkan untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi PWI terkait penyelenggaraan HPN 2027.

Abdul Manan menjelaskan, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan historis dengan HPN sehingga berhak menjadi penanggung jawab dan penyelenggara. Namun, PWI juga menyatakan pelaksanaan HPN dapat melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.

Menurut Abdul Manan, persoalan utama yang perlu dibahas adalah posisi HPN sebagai momentum bersama seluruh komunitas pers.

“Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan,” ujarnya.

Ia menilai Dewan Pers lebih tepat menjadi pihak yang menaungi pelaksanaan HPN karena memiliki otoritas di bidang pers serta menaungi organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.

Abdul Manan juga mengakui bahwa perubahan terhadap pola penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, perubahan perlu dipertimbangkan karena sebagian konstituen Dewan Pers menginginkan penyelenggaraan HPN yang lebih inklusif.

Selama ini, kata dia, agenda HPN dinilai lebih banyak diisi oleh kegiatan satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.

Ia juga menyoroti Keputusan Presiden (Keppres) terkait HPN yang selama ini kerap dipandang sebagai dasar bagi PWI untuk menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN.

Padahal, menurut Abdul Manan, Keppres tersebut pada dasarnya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dan tidak secara eksplisit memberikan mandat kepada organisasi tertentu sebagai pelaksana kegiatan.

Karena itu, muncul pula usulan agar Keppres HPN direvisi.

“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN,” katanya.

Menurut dia, revisi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif apabila tidak ditemukan titik temu di antara seluruh konstituen Dewan Pers.

Setelah mendengarkan pandangan PWI, Dewan Pers selanjutnya akan menggelar pembahasan bersama konstituen lainnya. Forum tersebut akan menentukan apakah pola penyelenggaraan HPN selama ini dipertahankan, dibuat dengan format baru, atau ditempuh alternatif lainnya.

Keputusan akhir nantinya akan diambil melalui rapat pleno Dewan Pers.

“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan Dewan Pers, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegas Abdul Manan.

Belum Ada Penetapan Resmi

Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum ada keputusan resmi terkait lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Menurut Niken, pertemuan dengan PWI baru sebatas pembahasan awal.

“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga menyatakan belum ada keputusan terkait lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

AMSI Sebut Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika atau yang akrab disapa Bli Komang, turut menegaskan bahwa Dewan Pers dan seluruh konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

Dalam komunikasinya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Wahyu menyebut proses pembahasan masih menunggu forum bersama seluruh konstituen.

“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung

Di tengah belum adanya keputusan resmi, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus mengusulkan kepada Dewan Pers agar peringatan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh elemen pers untuk tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menunggu keputusan resmi Dewan Pers.

“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta, Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungannya.

“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

Dukungan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi konstituen Dewan Pers untuk menyampaikan usulan sebelum keputusan final ditetapkan.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum ada keputusan resmi mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Dewan Pers selanjutnya akan mempertemukan seluruh konstituen untuk membahas penyelenggaraan HPN 2027. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk menentukan format, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan HPN 2027.

Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut.(rils-uy)