Kominda NTB: Keamanan Daerah Harus Dirasakan Masyarakat

Lambenyalombok|MATARAM, NTB — Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa keamanan daerah tidak hanya diukur dari minimnya gangguan, tetapi juga dari rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Rutin Kominda Provinsi NTB di Mataram, Kamis (15/10/2026), yang membahas perkembangan situasi global, nasional, dan daerah serta berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bangunan, ancaman kekeringan terhadap pertanian, penyaluran bantuan sosial, dinamika persoalan sosial, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi. Menurutnya, informasi yang berkembang di tengah masyarakat harus direspons dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta klarifikasi yang proporsional.

Ia menegaskan, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya meluruskan informasi. Jika suatu isu muncul akibat persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, penyampaian informasi harus disertai langkah penyelesaian oleh instansi yang berwenang.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Surya Bahari, menyoroti pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan masyarakat melalui komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, serta penyelesaian persoalan yang mengedepankan dialog.

Menurutnya, kondusivitas daerah perlu dibangun dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Budi Wahyono, turut memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta koordinasi lintas sektor secara profesional dan proporsional.

Rapat tersebut diikuti unsur Kominda dari berbagai instansi, di antaranya Bakesbangpoldagri NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dan instansi terkait lainnya.

Melalui koordinasi lintas lembaga, Kominda NTB berharap berbagai persoalan dapat dikenali sejak dini, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga NTB tetap aman, nyaman, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat bekerja, berusaha, beraktivitas, serta berkontribusi dalam pembangunan dengan rasa aman.(rils-uy)