LambeLombok |KLU– Setelah kepengurusan sebelumnya dinilai tidak berjalan optimal, Dewan Koordinator Daerah (Dekorda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Puskor Hindunesia menggelar Lokasabha Luar Biasa pada Minggu, 1 Februari 2026. Dari hasil Lokasabha tersebut, terbentuk kepengurusan baru secara lengkap, termasuk enam pilar organisasi yang menjadi landasan gerak Puskor Hindunesia.
Sebagai tindak lanjut agar kepengurusan tersebut sah dan definitif, pelantikan resmi dilaksanakan pada Jumat, 27 Februari 2026, bertempat di Pura Lingsar Bebengan. Pelantikan ini berlangsung istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara serta Anggota DPR KLU.
Prosesi pelantikan yang berlangsung sederhana namun khidmat tersebut dipimpin oleh Ketua Dekorwil NTB Puskor Hindunesia, Ni Komang Puspita, dengan membacakan Sapta Prasetya Dharma sebagai pedoman moral dan organisasi. Sebelumnya, Sekretaris Dekorwil NTB, I Made Putu Sudiartha H., S.Si, MBA, M.AP, membacakan Surat Keputusan (SK) Pengurus Dekorda KLU Puskor Hindunesia periode 2026–2031.
Dalam prosesi tersebut, Ketua Pengurus Baru, I Nyoman Kandia, S.Pd, secara simbolis menerima Bendera Pataka Puskor Hindunesia dari Ketua Dekorwil NTB sebagai tanda resmi dimulainya masa bakti kepengurusan yang baru.
Dalam sambutannya, Kandia menegaskan komitmennya untuk menjalankan organisasi sesuai visi dan misi, berlandaskan Sapta Prasetya Dharma, serta selalu berjalan di jalur Dharma. Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan serta bersinergi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara,DR. H. Najmul Akhyar, S.H. , M.H. , dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kembali aktifnya Puskor Hindunesia Dekorda KLU. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara siap berkolaborasi dan mendukung berbagai program yang akan dijalankan organisasi tersebut.
DR. H. Najmul Akhyar, S.H. , M.H juga menekankan bahwa di Kabupaten Lombok Utara tidak ada perbedaan suku, ras, maupun agama dalam pelayanan pemerintahan. Ia mencontohkan bahwa dalam proses promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah tidak terdapat kolom agama dalam formulir isian, sehingga faktor agama tidak menjadi pertimbangan dalam penilaian pengangkatan jabatan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Mengingat pelaksanaan kegiatan berlangsung pada bulan suci Ramadan, panitia tidak menyediakan hidangan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.
0 Komentar