Lambenyalombok|Lobar– Kritik tajam kembali dilayangkan terhadap Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) terkait lonjakan kasus HIV/AIDS dan tingginya angka stunting di daerah ini. Banyak pihak menilai bahwa program yang dijalankan oleh Dikes tidak efektif, sekadar seremonial, dan minim dampak nyata di lapangan.

Kasus HIV/AIDS di Lobar terus meningkat sepanjang 2024. Data menunjukkan bahwa puluhan kasus baru terdeteksi, dengan 21 kasus di antaranya berasal dari hubungan sesama jenis (LGBT). Meski situasi ini mengkhawatirkan, langkah konkret dari Dikes untuk menekan penyebaran virus ini masih sangat lemah.

Sampai saat ini, tidak ada upaya skrining massal yang agresif atau langkah edukasi yang menyeluruh kepada kelompok rentan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyebaran HIV/AIDS bisa semakin tidak terkendali jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan lebih serius.

Selain HIV/AIDS, persoalan stunting di Lombok Barat juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk penanganannya, angka stunting masih tinggi dan menunjukkan bahwa program yang ada tidak berjalan optimal.

Nurdin, SH, mewakili Enam Sekawan, menilai bahwa banyak program hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa dampak nyata.

“Stunting adalah masalah serius yang akan berdampak pada masa depan daerah ini. Bagaimana bisa Lobar terus mendapat anggaran untuk program stunting, tetapi angka kasusnya tetap tinggi? Ini tanda ada yang salah dalam pengelolaan program kesehatan. Kami mendesak Dikes untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan memperbaiki strategi intervensi gizi,” katanya.

Ia juga mengkritik kurangnya pengawasan terhadap program pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi.

“Banyak program yang hanya bersifat seremonial. Jika memang serius ingin menurunkan angka stunting, maka harus ada pengawasan lebih ketat dan evaluasi terhadap efektivitas program yang sudah berjalan,” tambahnya.

Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, Enam Sekawan menuntut evaluasi total terhadap kinerja Dinas Kesehatan Lobar. Mereka meminta agar pejabat terkait bertanggung jawab atas kegagalan ini dan tidak sekadar mengeluarkan laporan indah di atas kertas.

“Kami akan terus bersuara sampai ada perubahan nyata. Ini bukan sekadar kritik, tapi harapan agar generasi mendatang tidak menjadi korban dari kelalaian pemerintah,” pungkas Nurdin, SH.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah. Apakah mereka akan segera berbenah, atau justru kembali membiarkan permasalahan ini memburuk tanpa solusi nyata?